SUMBAWA, Kliksumbawa.com (6 Februari 2026) – Usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul, Bogor, dan serangkaian agenda penting bersama Pemerintah Pusat di Jakarta.
Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori langsung memimpin rapat kerja strategis dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setibanya di sumbawa.
Rapat yang digelar di Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (05/02/2026) ini menandakan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini, setiba dari mengikuti Rakornas 2026 di Sentul dan agenda penting lainnya bersama Pemerintah Pusat, kami langsung memimpin rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” ungkap Wabup Ansori.
Menuru Wabup Ansori, kesinambungan antara arahan nasional yang baru saja diterima dengan evaluasi kinerja keuangan daerah merupakan langkah krusial untuk percepatan pembangunan yang bersih dan tertib administrasi.
Rapat ini dinilai sangat strategis karena mengangkat langsung pokok-pokok hasil Rakornas, khususnya yang terkait dengan penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah, serta menyinkronkannya dengan proses pemeriksaan yang sedang dan akan dilakukan oleh BPK di Kabupaten Sumbawa.
Wabup Ansori menekankan bahwa kolaborasi yang erat dan konstruktif dengan BPK bukanlah sebagai bentuk pengawasan yang menakutkan, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan good governance.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengapresiasi dan sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan BPK. Setiap temuan dan rekomendasi dari BPK adalah ‘obat’ yang memperkuat tubuh pemerintahan kami, memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” tegas Haji Ansori.
Adapun dalam rapat fokus pembahasan meliputi progres tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari periode sebelumnya, penyiapan data dan dokumen pendukung untuk pemeriksaan semester mendatang, serta diskusi mendalam mengenai potensi tantangan dalam pelaksanaan program-program prioritas yang beririsan dengan dana APBD.
Rapat juga membahas langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir temuan yang bersifat repetitif, menunjukkan pendekatan yang pro-aktif dari jajaran Pemkab Sumbawa.
Selain itu, kolaborasi bersama BPK mencerminkan keseriusan dan prioritas kepemimpinan daerah terhadap aspek akuntabilitas. Langkah cepat ini juga diinterpretasikan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan dan arahan terbaru dari tingkat pusat secara langsung ke dalam proses audit, sehingga pemeriksaan dapat lebih kontekstual dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Dengan diadakannya rapat ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah komando Wakil Bupati Ansori mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh stakeholder, baik internal pemerintah maupun masyarakat, bahwa prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan yang sehat adalah harga mati. Ini sejalan dengan semangat Rakornas yang mengedepankan sinergi pusat-daerah untuk pemerintahan yang akuntabel.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pengelolaan keuangan daerah yang andal, sehingga tidak hanya menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkelanjutan, tetapi lebih dari itu, mampu menjadi jaminan bahwa pembangunan di Bumi Samawa berjalan di atas rel yang benar, amanah, dan berorientasi pada hasil terbaik bagi rakyat.
Komitmen untuk tidak menunda-nunda kerja strategis seperti ini menjadi penanda bahwa kepemimpinan daerah siap mengawal Sumbawa menuju lompatan pembangunan yang lebih berkualitas. (KS)
