SUMBAWA- Surplus atau kelebihan pegawai. Ini adalah salah satu kondisi yang menjadi temuan Pansus DPRD Sumbawa di RSUD Sumbawa.
Kondisi sangat membebani rumah sakit. Karena itu, Pansus meminta persoalan ini menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan, agar dapat dilakukan rasionalisasi terhadap keberadaan pegawai tersebut.
“Pansus berharap agar ada langkah berani dari RSUD Sumbawa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, meski kita ketahui hal itu sangat dilematis karena disatu sisi banyak pejabat yang menitip orang-orang di Rumah Sakit, di sisi lain pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan,”Kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbawa, Andi Rusni dalam laporannya pada rapat paripurna penyampaian laporan Pansus atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, Senin (21/4/25).
Pansus juga menekankan agar ke depan harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan rekonstruksi manajemen dan keuangan rumah sakit agar kembali normal dan sehat.
Selain itu, Pansus juga menekankan kepada pemerintah daerah agar Rekrutmen Direktur RSUD Sumbawa harus benar-benar didasarkan pada Kompetensi, Integritas, Profesionalitas dan Kapabilitas maupun Track Record yang baik.
“Jangan paksakan harus Timses atau Keluarga Bupati/ Wakil Bupati jika memang dipandang tidak kapabel, tidak berintegritas, dan menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan jabatan tersebut,”tandas Andis.
Selian itu, RSUD juga diminta tidak dijadikan tempat penitipan anak menantu atau keluarga pejabat dan jika tidak karena kebutuhan atau dengan kata lain jangan jadikan RSUD sebagai Banjakan sebab akan berdampak kepada rendahnya kemampuan RSUD dalam melayani rakyat. (KS/02)
