Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com– Aliansi Sumbawa Melawan yang terdiri dari Serikat Pekerja Sumbawa (SP Sumbawa), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Barisan Muda Indonesia (BMI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (5/5/2025), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.
Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Dalam orasinya, massa menyoroti berbagai persoalan yang dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang TNI yang dinilai tidak memiliki urgensi dan justru membuka peluang kembalinya dwifungsi ABRI.
Selain itu, massa juga menyoroti dampak program Food Estate 1 juta ton jagung per tahun yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini dinilai mempercepat krisis iklim di Sumbawa dengan dampak langsung berupa banjir, longsor, dan penurunan hasil pertanian. Dalam situasi ini, perempuan disebut sebagai kelompok paling rentan, karena harus memikul beban ganda dan kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka.
Isu lain yang diangkat adalah persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya perempuan. SP Sumbawa menyoroti beberapa kasus yang belum diselesaikan, salah satunya adalah kasus AG, seorang pekerja migran yang telah meninggal namun barang-barangnya belum dikembalikan oleh agensi.
Atas dasar tersebut, Aliansi Sumbawa Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan, Mendesak DPRD Sumbawa untuk mendorong pencabutan UU TNI. Mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyelesaikan enam kasus PMI yang sedang ditangani SP Sumbawa.
Kemudian Menolak program Food Estate yang dianggap merusak lingkungan dan memperparah pemiskinan, khususnya terhadap perempuan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyatakan bahwa seluruh tuntutan telah diterima dan akan ditindaklanjuti.
“Kami harus memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat kami terima. Untuk masalah pertanian, kami telah mengundang menteri dan dirjen untuk membahas langkah-langkah strategis. Sedangkan terkait PMI, kami akan berkoordinasi dengan P2MI dan Dinas Tenaga Kerja untuk penyelesaiannya,” ujar Wabup. (KS/02)
