Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com (14 Juli 2025)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2024.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., ini dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, serta sejumlah pejabat dan elemen masyarakat, Senin (14/07/2025).
Dalam pandangannya, juru bicara Fraksi NasDem, H. Zohran, SH, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 23 Mei 2025. “Semoga capaian ini dapat dipertahankan selama lima tahun kepemimpinan Bupati Jarot dan Wakil Bupati Ansori,” ujarnya.
Sorotan Realisasi PAD dan Kapasitas Fiskal
Fraksi NasDem mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 mencapai Rp275,5 miliar (107,25% dari target). Namun, mereka mendorong agar target PAD 2025 (Rp235,7 miliar) dinaikkan mendekati realisasi tahun sebelumnya. “Potensi PAD masih lebih besar, perlu disesuaikan agar lebih realistis,” tegas Zohran.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti kapasitas fiskal Sumbawa yang masih “rendah” (0,941) berdasarkan PMK No. 65/2024. “Kami harap tahun depan bisa naik kelas menjadi ‘sedang’ atau ‘tinggi’ sebagai bukti kemandirian keuangan daerah,” tambahnya.
Dukungan Pembangunan Jalan dengan Catatan Lingkungan
Fraksi NasDem mendukung penuh pembangunan jalan Inpres di Kecamatan Batulanteh dan Lenangguar untuk pengembangan agrowisata. Namun, mereka mengingatkan agar proyek ini tidak disalahgunakan untuk illegal logging. “Kawasan dataran tinggi adalah resapan air yang vital. Pembangunan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan,” tegas Zohran.
Fraksi Partai NasDem memberikan catatan kritis terkait pembangunan jalan di kawasan hutan, termasuk kasus pembukaan jalan ilegal menggunakan alat berat di Dusun Punik, Desa Batudulang. Meski mendukung pengembangan agrowisata, mereka meminta pemerintah lebih ketat mengawasi dampak lingkungan.
H. Zohran, SH, menyoroti pembukaan jalan di kawasan hutan yang diduga melanggar aturan.
Meski mendukung pembangunan jalan agrowisata di Kecamatan Batulanteh & Lenangguar, Fraksi NasDem mengingatkan risiko kerusakan lingkungan. H. Zohran menegaskan:
“Kami dukung pembangunan, tapi harus dipastikan tidak merusak ekosistem. Jangan sampai jalan justru memicu illegal logging atau mengganggu daerah resapan air.”
Yang lebih mengkhawatirkan, Fraksi NasDem mengungkap pembuatan jalan ilegal di dalam kawasan hutan Dusun Punik, Desa Batudulang. Dimana, jalan sudah jadi, tapi alat berat yang digunakan menghilang. Tidak jelas izinnya, sementara lokasi ini berdekatan dengan area yang pernah bermasalah sebelumnya. Dan dikhawatirkan jalan ini akan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti penebangan liar atau alih fungsi hutan.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah
Fraksi NasDem meminta audit lingkungan dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak alam. H. Zohran menambahkan: “Ini bukan pertama kali terjadi. Jika dibiarkan, dampaknya akan buruk bagi ketersediaan air dan ekosistem hutan.”
Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem mengapresiasi kinerja APBD 2024 dan mendorong peningkatan efektivitas anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. (KS)
