JAKARTA, Kliksumbawa.com (31 Oktober 2025) — Dalam rangka memperjuangkan pemerataan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan yang selama ini sulit terlayani oleh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Jarot memaparkan kondisi riil di lapangan, terutama tantangan distribusi energi akibat keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya transportasi. Ia menegaskan, pemerataan akses energi merupakan fokus utama Pemkab Sumbawa, karena energi menjadi kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kebijakan distribusi BBM di Kabupaten Sumbawa benar-benar menjangkau semua wilayah, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Akses energi yang adil adalah bagian dari keadilan sosial yang harus dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Bupati Jarot.
Lebih lanjut, Bupati berharap hasil pertemuan ini menjadi langkah awal lahirnya kebijakan distribusi energi yang lebih efektif dan sesuai kondisi geografis Sumbawa.
“Kami berharap dukungan penuh dari BPH Migas untuk memperkuat sistem distribusi energi di daerah. Ini bukan hanya soal ketersediaan BBM, tetapi juga pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Langkah Bupati Sumbawa ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan keadilan energi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerataan akses BBM diyakini akan mendukung produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM di wilayah pesisir maupun perbukitan.
Selain itu, pemerataan distribusi BBM juga diharapkan mampu menekan biaya logistik, menurunkan disparitas harga antarwilayah, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi daerah.
Audiensi dengan BPH Migas ini mencerminkan komitmen Pemkab Sumbawa membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi struktural atas persoalan energi di daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi energi yang lebih efisien, merata, dan berkelanjutan.
Upaya ini juga mendukung target pemerintah daerah untuk menekan ketimpangan ekonomi (gini rasio) melalui pemerataan akses energi dan peluang ekonomi di wilayah terpencil. (Ks)
