SUMBAWA – Momentum Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day) yang jatuh pada 8 Maret 2026 menjadi panggung bagi Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan yang dinilai memiskinkan perempuan. Mengusung tema “Nyalakan Harapan: Menolak Tunduk”, organisasi ini menyoroti nasib perempuan petani, nelayan, hingga buruh migran yang kian terhimpit krisis iklim dan kebijakan ekstraktif.
Ketua SP Sumbawa Nurwahdania dalam siaran persnya, Minggu (8/3) menyampaikan, di balik perayaan kesetaraan hak secara global, perempuan di akar rumput justru terjebak dalam lapisan penindasan. Perampasan sumber kehidupan melalui alih fungsi lahan masif dan penyeragaman benih menjadi faktor utama hilangnya kedaulatan pangan perempuan.
Krisis Iklim dan Kegagalan Food Estate
Perubahan iklim di Sumbawa kian mengkhawatirkan. Pola suhu yang sebelumnya stabil kini tak menentu, menyebabkan petani kehilangan kompas tradisional dalam menentukan masa tanam. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate jagung.
“Target produksi 1 juta ton jagung sejak 2022 justru memicu pembukaan lahan serampangan. Akibatnya terjadi penggundulan gunung yang memicu banjir dan kekeringan ekstrem,” ungkapnya.
Dampak lain yang sangat dirasakan adalah hilangnya pengetahuan tradisional dalam pemuliaan benih lokal, seperti yang dialami perempuan petani Saling Sakiki di Desa Pelat. Sistem pertanian yang tidak berbasis kearifan lokal dianggap mematikan peran vital perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.
Jeratan Hutang dan Migrasi Paksa
Keterpinggiran perempuan dari pengelolaan lahan berujung pada beban ekonomi yang berat. Lonjakan biaya produksi memaksa petani terjebak hutang bank. Ketika tanah tak lagi menjanjikan kehidupan, bermigrasi menjadi Buruh Migran Indonesia (PMI) seringkali menjadi satu-satunya pilihan pahit.
Namun, di perantauan, perempuan kembali rentan terhadap kekerasan, upah yang tidak dibayar, hingga beban kerja berlebih.
Tuntutan Solidaritas Perempuan Sumbawa
Menanggapi realitas tersebut, SP Sumbawa menyatakan sikap dan menuntut langkah nyata dari pemerintah.
Evaluasi Total Food Estate: Mendesak pemerintah pusat dan daerah meninjau ulang program jagung di Sumbawa yang dinilai memicu pemiskinan sistematis terhadap perempuan.
Perda Keadilan Iklim: Meminta Pemerintah Daerah segera merancang regulasi perlindungan dampak perubahan iklim yang berperspektif gender.
Penyelesaian Kasus PMI: Menuntut Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera menuntaskan 6 kasus PMI yang saat ini sedang dalam proses advokasi.(KS)
