SUMBAWA , Kliksumbawa.com (9 Juli 2026)— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Tana Intan Bulaeng harus segera beralih dari orientasi sekadar produksi menuju penciptaan nilai tambah (value added).
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Sawitra, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Kamis (9/7/2026).
Dalam pemaparannya, Sawitra menyampaikan sejumlah catatan strategis yang mencakup hilirisasi produk lokal, reorientasi pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa selama ini pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa masih terlalu berorientasi pada aspek produksi, padahal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah nilai tambah dari hasil bumi mereka.
“Petani tidak akan sejahtera apabila hanya menjual gabah. Peternak tidak akan maju apabila hanya menjual sapi hidup. Sudah saatnya Kabupaten Sumbawa membangun industri pengolahan hasil pertanian,” tegasnya di hadapan sidang paripurna.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah mempercepat hilirisasi pertanian dan peternakan sebagai agenda besar daerah. Pemda didesak segera menyusun roadmap (peta jalan) hilirisasi untuk komoditas lokal mulai dari jagung, padi, peternakan (susu dan daging), hasil perikanan, serta komoditas unggulan lainnya agar nilai tambahnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Sumbawa.
Terkait sektor infrastruktur fisik, Fraksi PDI Perjuangan melayangkan kritik bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjangnya jalan yang berhasil dibangun. Hal yang jauh lebih esensial adalah sejauh mana infrastruktur tersebut mampu meningkatkan produktivitas rakyat di lapangan.
Sebagai solusinya, Fraksi PDIP menyodorkan dua indikator baru yang harus dimasukkan dalam barometer pembangunan Kabupaten Sumbawa:
Persentase Jalan Usaha Tani Mantap
Persentase Jaringan Irigasi Mantap
Menurut fraksi PDIP, dua indikator ini jauh lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat dibanding sekadar mengejar angka pembangunan fisik secara makro. “Karena bagi petani, irigasi yang mengalir lebih penting daripada laporan yang indah,” tambahnya.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Agar sektor ini naik kelas, Fraksi PDIP menekankan empat poin langkah konkret yang wajib diambil oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
Memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Memperkuat program-program pelatihan usaha secara intensif.
Meningkatkan kemampuan pemasaran digital (digital marketing) bagi produk lokal.
Menjamin masuknya produk-produk UMKM lokal ke dalam jaringan perdagangan modern yang ada di daerah. (KS)
