SUMBAWA,Kliksumbawa.com (17 Juli 2026) — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana membangun Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Proyek ini ditargetkan menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menekan ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah luar Jawa.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat berdialog dengan kepala sekolah dan pengawas dalam acara sarasehan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (16/7/2026).
Meski membawa kabar baik soal program nasional, pemerintah pusat langsung dihadapkan pada realitas lapangan yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot. Dengan wilayah geografis yang lebih luas dari Pulau Lombok, Sumbawa masih terseok-seok dalam hal pemerataan infrastruktur sekolah.
“Kami sangat berharap ada tambahan kuota revitalisasi fisik. Di wilayah pelosok, masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perbaikan segera,” ujar Bupati.
Untuk mendukung rencana Sekolah Terintegrasi, Pemkab Sumbawa sendiri mengeklaim telah menyiapkan lahan di Desa Kerekeh, tepat di sebelah Batalyon Teritorial Pembangunan.
Selain masalah fisik sekolah, bupati juga membeberkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Hingga saat ini, baru beroperasi 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau baru memenuhi sekitar 20 persen dari total target 100 titik layanan yang dibutuhkan Sumbawa.
Merespons berbagai keluhan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kementeriannya tengah merancang pembenahan total lewat empat pilar utama pembangunan pendidikan:
Infrastruktur Fisik dan Digital: Selain perbaikan gedung sekolah, pemerintah menargetkan setiap sekolah mendapatkan tiga unit smartboard pada Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat digitalisasi kelas.
Peningkatan Mutu Guru: Disiapkannya sekitar 150 ribu beasiswa pendidikan, peningkatan kompetensi, serta pembenahan skema kesejahteraan guru.
Infrastruktur Kultural: Pembentukan karakter siswa melalui gerakan moral seperti Program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan program Pagi Ceria.
Regulasi yang Jelas: Penyederhanaan aturan agar birokrasi sekolah tidak rumit dan kepastian hukum bagi para pendidik lebih terjamin.
Sesi dialog interaktif menjadi bagian paling hidup dalam kunjungan ini. Para kepala sekolah tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk langsung mengadu kepada menteri.
Isu-isu klasik namun krusial seperti minimnya fasilitas belajar di daerah terpencil, timpangnya sebaran guru PNS/PPPK antara kota dan desa, hingga beban administrasi guru yang menumpuk, mendominasi jalannya diskusi.
Abdul Mu’ti mencatat satu per satu keluhan tersebut dan berjanji akan menjadikannya bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat. Menurutnya, masukan langsung dari para guru di daerah terpencil adalah potret riil yang sering kali tidak terlihat secara utuh dari balik meja Jakarta. (KS)
