MATARAM, Kliksumbawa.comb(24 Juli 2026)— Penanggulangan bencana memerlukan komitmen bersama secara kolektif tanpa sekat wilayah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Sumbawa saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa bencana alam tidak pernah mengenal batas administratif. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif.
“Kehadiran kami dalam rakor ini merupakan wujud komitmen nyata untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat,” ujar Bupati Sumbawa.
Lebih lanjut, Bupati Sumbawa mendorong agar Kajian Risiko Bencana (KRB) diintegrasikan secara komprehensif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial agar setiap arah kebijakan dan pembangunan fisik maupun sosial di daerah senantiasa adaptif, aman, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB dapat menyatukan persepsi dan langkah strategis guna meminimalkan dampak serta risiko bencana di masa depan. (KS)
