SUMBAWA,Kliksumbawa.com (20 Oktober 2026)- Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik kini menjadi salah satu pilar utama dalam mengawal transparansi pembangunan daerah. Akses informasi yang terbuka dan mudah dijangkau tidak hanya menjamin hak tahu warga, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program-program pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang melekat pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan sekadar tanggung jawab satu instansi semata. Berbagai program prioritas dan kebijakan unggulan daerah sudah sepatutnya dapat diakses publik tanpa hambatan yang tidak perlu.
Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, menekankan pentingnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh data dan informasi pembangunan. Menurutnya, akses yang transparan menjadi sarana efektif bagi elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di daerah.
“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi, terutama terkait program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah,” tegasnya usai bertemu Komisi Informasi belum lama ini.
Pemanfaatan keterbukaan informasi secara optimal juga sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB mendorong agar keterbukaan informasi di tingkat daerah terus ditingkatkan. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses dinilai menjadi tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. (KS)
