SUMBAWA,Kliksumbawa.com (13 November 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Car Free Night (CFN) di Lapangan Pahlawan. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang keramaian, melainkan benar-benar berpihak pada pelaku UMKM kecil, serta mendesak penataan ulang terkait masalah kebersihan dan pungutan liar.
Dalam arahannya, Wabup H. Ansori menekankan bahwa evaluasi CFN harus dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk melihat sejauh mana kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Menurutnya, perlu tersedia data yang jelas mengenai pelaku usaha yang terlibat dan perkembangan pendapatan mereka, sehingga dapat diketahui apakah CFN benar-benar menjadi ruang pemberdayaan UMKM atau justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha bermodal besar.
“Jangan sampai kita menyebut ini sebagai kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar. Kita perlu tahu siapa pelakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sejauh mana dampak CFN terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya ketika memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Car Free Night (CFN) di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (13/11/2026).
Selain dampak ekonomi, Wabup juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan. Ia meminta agar keberadaan CFN benar-benar membawa perubahan positif bagi kawasan Lapangan Pahlawan, bukan justru menimbulkan persoalan sampah dan kesan kumuh. Bekas botol minuman yang berserakan, termasuk sampah yang ditinggalkan pengunjung maupun pelaku usaha, menjadi perhatian yang harus segera ditangani.
Persoalan penataan parkir juga menjadi bagian dari evaluasi. Wabup meminta agar pengelolaannya lebih tertib dan terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan maupun ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Hal lain yang mendapat perhatian serius adalah adanya laporan mengenai pungutan terhadap pelaku UMKM. Wabup mengingatkan bahwa sejak awal kesepakatan penyelenggaraan CFN, tidak ada pungutan yang dibebankan kepada UMKM. Karena itu, setiap bentuk iuran maupun pungutan harus dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Adi Nusantara, S.Sos., MT, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah anomali dalam penyelenggaraan CFN yang perlu dibenahi, termasuk penetapan perangkat daerah yang bertanggung jawab melalui surat keputusan (SK). Hal ini penting mengingat kegiatan tersebut memanfaatkan aset daerah berupa Lapangan Pahlawan.
Ia juga menjelaskan perlunya proses graduasi UMKM. Pelaku usaha mikro yang telah mengalami peningkatan pendapatan dapat diberikan kesempatan untuk berkembang di luar CFN, sehingga ruang berjualan dapat diberikan kepada pelaku UMKM lain yang masih membutuhkan akses pemasaran. Terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia mengusulkan agar sumbernya dapat diarahkan pada sektor parkir dan persampahan, bukan dari pungutan terhadap UMKM.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, M. Nur Hidayat, ST, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membagikan kantong sampah dan bekerja sama dengan PT AMMAN dalam penyediaan bak sampah. Namun, kesadaran sebagian pelaku usaha dalam menjaga kebersihan masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 15 petugas kebersihan dikerahkan, tetapi mereka kerap kewalahan membersihkan kawasan CFN pada Minggu pagi.
Ia juga menyampaikan adanya temuan pecahan botol minuman keras yang membahayakan petugas kebersihan. Selain itu, masih ditemukan lapak yang beroperasi melewati batas waktu hingga tengah malam, bahkan sampai pagi hari. Kondisi tersebut dinilai perlu ditertibkan, termasuk mencegah penggunaan lapak secara permanen di lokasi CFN.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP, Abdul Haris, S.Sos., menyampaikan bahwa personel Satpol PP selama ini telah bersiaga setiap malam Minggu untuk melakukan pengamanan. Namun, ia menilai perlu adanya aturan tertulis yang disepakati bersama mengenai batas waktu berjualan, pengelolaan sampah, serta ketentuan lainnya sebagai dasar bagi petugas dalam melakukan penertiban.
Dari sisi pengelolaan wilayah, Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, S.STP., menyampaikan bahwa selama kurang lebih satu tahun CFN berjalan, antusiasme masyarakat dan pelaku usaha cukup tinggi. Bahkan, saat ini terdapat 128 UMKM yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kesempatan berjualan. Setiap calon pelaku usaha juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara lapak dapat digantikan apabila pemiliknya tidak berjualan secara terus-menerus selama satu bulan.
Ia turut mengungkapkan adanya sejumlah iuran yang selama ini dibebankan kepada pelaku UMKM, meliputi iuran sampah, iuran event, dan iuran listrik sebesar Rp20.000 setiap minggu atau Rp80.000 per bulan. Selain itu, munculnya sejumlah titik parkir baru juga perlu dikoordinasikan kembali dengan Dinas Perhubungan dan pengelola parkir dari unsur Karang Taruna Seketeng dan Brang Bara.
Adapun dari Dinas Perhubungan disampaikan bahwa pengelolaan parkir telah bekerja sama dengan Karang Taruna Seketeng dan Karang Taruna Brang Bara, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp175.000 setiap malam Minggu.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA, Ir. Ni Wayan Rusmawati, turut menekankan pentingnya pendataan UMKM secara by name by address agar keberadaan dan perkembangan pelaku usaha dapat dipantau secara terukur, termasuk kejelasan kontribusi CFN terhadap PAD.
Menutup rapat, Wabup H. Ansori mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan CFN. Menurutnya, tingginya minat masyarakat merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik melalui penataan dan pengembangan kegiatan yang lebih terencana.
Ia bahkan meminta agar peluang penyelenggaraan CFN di lokasi lain turut dikaji, salah satunya di kawasan Taman Kerato. Langkah ini dapat menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan aktivitas di Lapangan Pahlawan sekaligus memperluas ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
“Antusiasme masyarakat terhadap CFN ini sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memikirkan pengembangannya, termasuk kemungkinan membuka CFN di Taman Kerato agar aktivitas tidak hanya terpusat di Lapangan Pahlawan. Tetapi yang paling penting, penataannya harus semakin baik, UMKM benar-benar merasakan manfaatnya, dan kebersihan serta ketertiban tetap terjaga,” pungkas Wabup. (KS)
