Tekan Risiko Penyimpangan, Bupati H. Jarot Luncurkan E-Monev untuk Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

SUMBAWA,Kliksumbawa.com (16 November 2026)— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui peluncuran aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) serta sosialisasi Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpantau dengan baik, menyusul terbatasnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang ditetapkan pada 3 November 2026.

Inovasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta koordinasi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui aplikasi E-Monev yang terintegrasi dengan E-Project, pemerintah daerah menghadirkan sistem pemantauan berbasis real-time. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencatatan administratif, melainkan menyajikan gambaran nyata perkembangan setiap paket pengadaan agar pimpinan dapat mengidentifikasi permasalahan secara dini dan mengambil langkah percepatan yang tepat.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., menegaskan bahwa E-Monev dirancang untuk berfungsi sebagai early warning system (sistem peringatan dini). Seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima, kini dapat dipantau secara berkala.

Menurutnya, berbagai potensi anomali—seperti harga yang jauh di atas pasar, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran, hingga ketimpangan antara progres fisik dan keuangan—harus dapat dideteksi sejak dini sebelum menjadi temuan pemeriksaan.

“Anomali tidak serta-merta berarti pelanggaran, tetapi tidak boleh diabaikan. Harus ditelusuri dan dipastikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan. Jangan sampai kita baru sibuk mencari penjelasan setelah persoalan menjadi temuan pemeriksaan,” tegas Bupati.

Untuk memastikan sistem ini berjalan efektif di tingkat operasional, Pemkab Sumbawa mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menetapkan satu Person in Charge (PIC) Pengadaan. PIC tersebut bertanggung jawab memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal satu kali setiap minggu.

Selain itu, seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memastikan paket pengadaan Tahun Anggaran 2026 terinput sesuai ketentuan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diinstruksikan untuk menyampaikannya kepada pimpinan setiap pekan, sementara Inspektorat dilibatkan untuk memanfaatkan data tersebut sebagai instrumen pengawasan dan pendampingan. Kepatuhan OPD dalam menggunakan sistem ini juga akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.

Bupati menekankan agar penerapan E-Monev benar-benar menjadi instrumen pengendalian yang mampu mempercepat pelaksanaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Keberhasilan pengadaan, imbuhnya, tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari mutu pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. (KS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *