Bupati  Sumbawa Perjuangkan Izin Tambang Rakyat  dan Kuota LPG 3 Kg

JAKARTA,Kliksumbawa.com (18 November 2026) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa membawa persoalan izin tambang rakyat dan kuota gas Elpiji 3 kg ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (18/11/2026).

 

Rombongan diterima langsung oleh Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbawa, khususnya terkait penataan pertambangan rakyat dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kilogram.

 

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin memastikan aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

 

Selain pertambangan rakyat, rombongan juga menyampaikan persoalan keterbatasan kuota LPG 3 kg yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Berdasarkan data Pemkab Sumbawa, kuota LPG 3 kg tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton atau 3.667.667 tabung, turun 593 metrik ton dibandingkan tahun 2025.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sumbawa telah mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Pemerintah daerah juga mendorong evaluasi ketepatan sasaran penerima, termasuk mempertimbangkan kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini turut menggunakan LPG bersubsidi.

 

Bupati Jarot bersama Forkopimda turut memaparkan komitmen pelaksanaan program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian penting dari penataan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan luas kawasan hutan yang mencapai 59,08 persen dari wilayah Kabupaten Sumbawa, kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

 

Melalui program tersebut, Pemkab Sumbawa mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon dan alpukat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

 

Kehadiran Forkopimda dalam kunjungan ini sekaligus menunjukkan kuatnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan dan pengadilan dalam mengawal kebijakan strategis daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar penataan pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, pengawasan distribusi LPG semakin efektif, serta berbagai persoalan masyarakat dapat diperjuangkan melalui koordinasi lintas pemerintahan. (KS)

Exit mobile version