SUMBAWA, Kliksumbawa.com (30 April 2026)— Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah pandangan penting dan krusial yang harus segera disikapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa.
Catatan strategis di luar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Ridwan pada Kamis (30/4/26).
Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan tajam Fraksi PKB, yaitu masa depan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), buruknya sistem drainase kota, serta maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Pemberdayaan Eks PMI Sumbawa. Ridwan mengingatkan bahwa PMI asal Sumbawa merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Namun, persoalan besar muncul ketika masa kontrak mereka habis dan kembali ke kampung halaman sebagai purna PMI.
“Fraksi PKB berpandangan bahwa PMI purna merupakan bagian penting dari pembangunan. Mereka harus diperhatikan dan diberikan akses dalam kebijakan, baik melalui program pemberdayaan maupun pendampingan sosial ekonomi bagi keluarga mereka,” ujar Ridwan.
Desakan Evaluasi Drainase Akibat Banjir Isu kedua yang disorot adalah persoalan infrastruktur pasca-hujan lebat yang mengguyur Sumbawa beberapa hari lalu. Fraksi PKB menilai sistem drainase saat ini menjadi kunci utama meluapnya air ke jalanan dan pemukiman warga karena tidak mampu menyerap debit air dengan baik.
“Kami meminta Pemerintah Daerah untuk segera dan secepat mungkin melakukan kajian agar persoalan genangan yang mengganggu aktivitas warga ini dapat teratasi. Langkah nyata seperti pelebaran saluran ataupun pengangkatan sedimen yang menyumbat aliran air menuju sungai harus segera dilakukan,” tegasnya.
Darurat Bullying dan Kekerasan Anak Terakhir, Fraksi PKB mengecam keras aksi perundungan sesama siswa berseragam sekolah yang viral di media sosial baru-baru ini. Kasus kekerasan yang terus berulang di Kabupaten Sumbawa ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai adanya degradasi moral di kalangan generasi muda.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak, M. Ridwan mendesak Pemda Sumbawa untuk segera mengkaji akar penyebab tindakan perundungan tersebut.
“Kami meminta pemerintah segera membuat kebijakan taktis sebagai langkah antisipatif agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini adalah bagian dari keprihatinan dan rasa kepedulian kami terhadap masa depan anak-anak di Sumbawa,” pungkasnya. (KS)
