MAKASSAR,Kliksumbawa.com (25 September 2026)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah preventif dalam menanggulangi kemiskinan. Kali ini, fokus diarahkan pada perlindungan bagi kelompok pekerja rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan akibat guncangan ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Studi Tiru Perlindungan Pekerja Rentan yang digelar di Kota Makassar, Kamis (24/09/2026).
Studi tiru ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Sumbawa untuk mendalami kebijakan dan praktik terbaik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang menegaskan komitmen daerahnya dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif.
Menurut Bupati Syarafuddin Jarot, perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan elemen krusial dalam memutus mata rantai kemiskinan. Kelompok masyarakat dengan penghasilan tidak tetap serta mereka yang memiliki risiko tinggi mengalami guncangan ekonomi harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kebijakan perlindungan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sesaat. Kita harus mampu menghadirkan jaminan ketika masyarakat menghadapi risiko, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka,” ujar Bupati Jarot di sela-sela kegiatan.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dibangun harus bersifat holistik. Perlindungan sosial bukan sekadar jaring pengaman, tetapi juga instrumen untuk memberdayakan. Dengan demikian, masyarakat yang berada di garis kerentanan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bangkit dan meningkatkan taraf hidupnya.
Dalam studi tiru tersebut, rombongan Pemkab Sumbawa menggali berbagai pola intervensi yang diterapkan Kota Makassar. Mulai dari perluasan akses perlindungan, mekanisme penjangkauan pekerja rentan, hingga penguatan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Semua praktik tersebut akan dikaji secara mendalam untuk melihat kesesuaiannya dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Sumbawa.
Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang bersifat preventif. Menurutnya, masyarakat yang berada di ambang kerentanan perlu mendapatkan perlindungan sebelum kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Tekanan ekonomi, kehilangan pendapatan, maupun risiko sosial lainnya dapat menjadi pemicu yang mempercepat proses kemiskinan.
“Kita tidak ingin menunggu masyarakat jatuh miskin baru kemudian memberikan intervensi. Melalui pembelajaran di Makassar ini, kita ingin memastikan bahwa sistem perlindungan kita mampu menjangkau mereka sebelum kondisi memburuk,” tegasnya.
Bupati Syarafuddin Jarot juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Perlindungan pekerja rentan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat antara perangkat daerah, lembaga sosial, dunia usaha, serta komunitas masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci agar kebijakan yang dirancang dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hasil dari studi tiru ini akan menjadi bahan berharga bagi Pemkab Sumbawa dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang lebih terarah. Implementasinya nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan riil masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak sekadar meniru, tetapi mengadaptasi model yang ada agar relevan dengan konteks lokal.
Lebih jauh, Bupati Jarot berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Sumbawa secara menyeluruh. Perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan sistem perlindungan yang kuat, masyarakat memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.
“Komitmen kami adalah membangun sistem perlindungan sosial yang tidak hanya responsif terhadap masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan Sumbawa yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Bupati Jarot.
Melalui langkah strategis ini, Pemkab Sumbawa menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu kemiskinan secara komprehensif. Pendekatan preventif yang diperkuat dengan pembelajaran dari daerah lain diharapkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan. Pekerja rentan sebagai kelompok yang paling terdampak menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan sosial daerah. (ks)
