SUMBAWA,Kliksumbawa.com (7 Oktober 2026)- Sebanyak 7.579 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat masih aktif dalam daftar penerima bantuan sosial yang dinonaktifkan hingga Oktober 2026 karena terindikasi terlibat judi daring (judol) dan pinjaman daring (pinjol). Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang berjumlah 7.391 KK.
Dari jumlah tersebut, baru 860 KK yang mengajukan sanggahan melalui desa dan kelurahan.
Dan dari usulan itu, baru 451 KK atau sekitar setengahnya yang telah diproses di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Sumbawa, Syarifah, saat ditemui mengakui proses ini berjalan lambat.
“Masih jauh. Karena memang agak rumit cara pengajuannya, bukti-bukti pendukung yang harus dilampirkan banyak,” ujar Syarifah dalam wawancara, Selasa (6/10/2026).
Disebutkan, kendala lain diantaranya operator desa belum sepenuhnya paham alur sistem, aplikasi sering lambat, jaringan tidak stabil, serta beban kerja yang menumpuk.
Di Dinas Sosial sendiri, penanganan sanggahan hanya ditangani satu petugas. Belum lagi masyarakat merasa prosedur memberatkan butuh materai, surat pernyataan, foto, serta akses ke kantor desa yang sulit bagi warga di dusun terpencil.
“Kami butuh kesabaran. Harus tingkatkan kapasitas SDM, perbanyak sosialisasi, agar masyarakat tahu bisa melaporkan diri secara mandiri,” kata Syarifah.
Penyebab turunnya status bantuan tidak hanya judol. Ada warga yang tereliminasi karena tercatat memiliki belasan nomor rekening listrik yang ternyata bukan atas pemakaian sendiri, melainkan tercatat atas nama orang lain di luar wilayah tempat tinggalnya.
Ia menyatakan hanya menerima data, tidak bisa mengeluarkan, dan perlu koordinasi dengan PLN.
“Banyak yang kakek-nenek kehilangan bansos karena KTP-nya dipakai cucu atau kerabat untuk akun judol. Tanpa mereka tahu,” ungkap Syarifah.
Berdasarkan data Sikenji per Oktober 2026, pembagian desil kesejahteraan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan:
– Desil 1: 21.658 KK (72.034 jiwa) — 12%
– Desil 2: 14.808 KK (55.804 jiwa) — 8,42%
– Desil 3: 13.693 KK (44.647 jiwa) — 7,79%
– Desil 4: 13.766 KK (42.394 jiwa) — 7,83%
– Desil 5: 15.944 KK (48.339 jiwa) — 9,7%
– Desil 6–10: 84.748 KK (254.124 jiwa) — 48,23%
– Belum terdata: 11.157 KK (20.972 jiwa) — 6,35%
Syarifah meminta masyarakat melakukan pemutakhiran data secara jujur dan faktual agar bantuan tepat sasaran.
Bagi warga yang dinonaktifkan akibat judol namun sebenarnya layak menerima perlindungan sosial, ia mengupayakan penggantian melalui PBD (Penerima Bantuan Daerah) yang ditanggung APBD.
Saat ini peserta PBI JKN yang ditanggung APBN berjumlah 229.594 jiwa (43,5%), sedangkan PBD APBD 106.281 jiwa (19,93%).
Prioritas utama tetap diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas berat, anak terlantar, penderita penyakit katastropik, dan korban bencana.
Ia mengimbau warga aktif melaporkan dan melakukan sanggahan ke operator di tingkat desa dan kelurahan jika bansos dihentikan. (KS)
