Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com (15 Juli 2025)– Dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti persoalan yang tengah berkembang di masyarakat, khususnya terkait kegiatan pertambangan rakyat yang marak di berbagai wilayah Kabupaten Sumbawa.
Juru bicara Fraksi PKB, Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., menyampaikan bahwa intensitas pertambangan rakyat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk berupaya melakukan kajian yang matang dan terukur dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujar Syaifullah dalam rapat paripurna.
Menurutnya, kajian tersebut penting agar pemerintah memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil kebijakan penertiban kegiatan tambang rakyat.
Ia menekankan bahwa jika pemerintah memilih untuk melegalkan aktivitas tersebut, maka proses perizinan harus difasilitasi secara cepat dan tepat. Sebaliknya, jika dianggap perlu ditertibkan atau dihentikan, kebijakan itu juga harus memiliki dasar yang jelas dan berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.
“Hal ini merupakan upaya memastikan agar kita memiliki arah kebijakan yang jelas dan tegas demi kepentingan yang lebih besar, termasuk kepastian hukum dan penyelamatan lingkungan,” tegasnya.
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan hukum dari kegiatan pertambangan rakyat di masa depan. (KS)
