Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com (15 Juli 2025)– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa, melalui juru bicaranya Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov, menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kondisi daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyoroti pentingnya langkah korektif dan inovatif dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Menurutnya, optimalisasi target pendapatan daerah harus menjadi indikator dasar pembangunan yang tidak hanya melihat pertambahan nilai, tetapi juga menata ulang objek-objek pajak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
“Tata kelola pajak dan retribusi perlu ditata kembali berdasarkan kondisi saat ini dan ke depan agar lebih maksimal,” ujar Syaifullah.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan pentingnya penerapan merit system dalam penempatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan. Hal ini dinilai krusial untuk mewujudkan good governance yang menuntut akuntabilitas dan profesionalitas birokrasi.
“Kami berharap ke depan seluruh SKPD atau OPD memahami serta mengimplementasikan visi dan misi pemerintahan Jarot-Ansori. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor harus diperkuat sebagai respon terhadap tantangan nasional dan global yang semakin kompleks,” lanjutnya.
Tak hanya itu, isu pengangguran juga menjadi perhatian serius Fraksi PKB. Meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumbawa dari 2,79% pada tahun 2023 menjadi 2,67% di tahun 2024, Fraksi PKB menilai bahwa tantangan utama bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, melainkan juga meningkatkan kapasitas tenaga kerja.
“Penguatan hard skill dan soft skill angkatan kerja sangat diperlukan. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan wilayah, termasuk revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarananya,” tegasnya.
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menyusun kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. (KS)
