Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com (21 Agustus 2025) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pekerja migran asal Sumbawa di Libya. Para korban diketahui diberangkatkan secara ilegal, tanpa perlindungan dan prosedur yang sah.
Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Kamis (21/8/2025), Juru Bicara Fraksi PKB, Sri Wahyuni, menyoroti lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
“Kami berharap pemerintah dapat menggandeng perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia untuk melakukan sosialisasi yang lebih terperinci, tidak hanya di balai-balai desa, tapi juga menyasar hingga ke tingkat bawah,” ujar Sri Wahyuni.
Menurutnya, sosialisasi harus mencakup informasi penting seperti negara tujuan yang legal dan ilegal, persyaratan pemberangkatan yang sah, serta perusahaan penyalur yang memiliki izin resmi. Hal ini penting agar masyarakat, khususnya calon pekerja migran, tidak terjerumus dalam praktik perdagangan orang.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga meminta pemerintah untuk menyediakan data yang akurat terkait jumlah serta wilayah penempatan pekerja migran asal Kabupaten Sumbawa yang berada di luar negeri.
“Ketersediaan data ini sangat penting sebagai dasar perlindungan dan pengawasan tenaga kerja migran asal daerah kita,” tambahnya.(KS)
