SUMBAWA, Kliksumbawa.com (17 Oktober 2025)– Memperingati Hari Pangan Sedunia, Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa menyerukan kembalinya kedaulatan perempuan atas pangan. Seruan ini disampaikan langsung oleh Ketua BEK SP Sumbawa, Nurwahidah, sebagai respons atas dampak buruk dari kebijakan pangan nasional terhadap perempuan dan lingkungan di Sumbawa.
Sejak berdiri pada 2 Juni 2008, SP Sumbawa berkomitmen memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam tiga fokus utama: perlindungan perempuan pekerja migran dan korban perdagangan manusia, keadilan agraria dan kedaulatan pangan, serta keadilan iklim. Dalam konteks pangan, SP Sumbawa menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga dan mengelola sistem pangan lokal berbasis pertanian alami dan kearifan lokal.
Namun, berbagai kebijakan pemerintah, khususnya program Food Estate yang menjadikan Sumbawa sebagai lumbung jagung nasional, dinilai telah mengancam kedaulatan pangan lokal dan peran perempuan di sektor pertanian. Program ini, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), menargetkan produksi 1 juta ton jagung sejak 2022 dan perluasan hingga 105 ribu hektar lahan jagung pada 2025.
Menurut Nurwahidah, ekspansi besar-besaran lahan pertanian untuk jagung telah menyebabkan kerusakan ekologis yang serius, seperti penggundulan gunung, kekeringan, perubahan iklim ekstrem, dan banjir meski curah hujan rendah. Selain itu, penggunaan benih hibrida, pupuk kimia, dan pestisida dalam skala masif berdampak pada hilangnya benih lokal dan pengetahuan tradisional perempuan terkait pengelolaan pangan.
“Ini bukan hanya krisis pangan, tapi juga krisis identitas dan pengetahuan lokal. Perempuan yang selama ini menjadi penjaga pangan keluarga kehilangan kedaulatannya. Ketidakadilan gender semakin dipertajam oleh sistem pertanian yang tidak ramah lingkungan dan tidak inklusif,” tegas Nurwahidah.
Selain aspek lingkungan dan sosial, SP Sumbawa juga menyoroti beban ekonomi yang ditanggung petani, khususnya perempuan. Biaya produksi yang tinggi memaksa petani berutang ke bank, sementara harga jagung saat panen raya seringkali di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp5.500/kg (kadar air 18-20%). Hal ini mengakibatkan banyak petani mengalami kerugian, terjerat utang, bahkan gagal panen karena rusaknya kualitas tanah.
Memanfaatkan momentum Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, SP Sumbawa menyerukan pentingnya pelestarian benih lokal, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pengelolaan alam yang berkelanjutan sebagai pilar utama kedaulatan pangan.
Berdasarkan situasi tersebut, Solidaritas Perempuan Sumbawa menuntut:
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menolak program produksi 1 juta ton jagung.
Peninjauan kembali program Food Estate yang terbukti menjadi solusi palsu.
Pengakuan dan perlindungan terhadap peran perempuan dalam sistem pangan lokal.
Pengembangan kebijakan pangan yang adil gender dan ramah lingkungan.
“Pangan adalah kehidupan. Maka, perjuangan atas pangan adalah perjuangan atas hak hidup perempuan dan seluruh masyarakat,” pungkas Nurwahidah. (Ks)
