SUMBAWA, Kliksumbawa.com (14 November 2025)– Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, telah melaksanakan reses di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, dan Moyo Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari Rabu-Kamis (12-13/11/2025) ini dihadiri beragam elemen masyarakat, yang menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kesenjangan harga komoditas hingga keterbatasan infrastruktur.
Salah satu keluhan paling menonjol disampaikan oleh Sirajuddin, warga Uma Goreng Pangenyar, yang menyoroti disparitas harga yang sangat merugikan petani dan peternak. “Harga sapi rendah, harga jagung juga turun, sementara harga pupuk makin mahal. Ini sangat memberatkan kami,” keluhnya, menggambarkan tekanan ekonomi yang dihadapi warga.
Selain isu ekonomi, aspirasi dari masyarakat juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan dukungan usaha. Warga Desa Kakiang mengajukan permintaan pembangunan jalan lingkungan. Sementara itu, usulan lainnya yang terkumpul antara lain permohonan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan jalan usaha tani di Orong Posok, pengadaan terop (tenda) dari Kepala Dusun Pangenyar, bantuan untuk UMKM, serta dukungan untuk kegiatan majelis taklim dan kebutuhan sosial lainnya.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Muhammad Takdir menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan setiap usulan. Ia menekankan bahwa reses merupakan wadah resmi dan strategis bagi keterwakilan suara rakyat.
“Sesuai dengan tujuan reses, kami datang untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan warga. Semua usulan akan kami masukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai dasar perjuangan di tingkat pembahasan anggaran,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Namun, Takdir juga menyampaikan realitas keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah. Ia memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat bahwa realisasi aspirasi tidak lepas dari kondisi keuangan daerah, yang saat ini juga terdampak kebijakan pusat.
“Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tetapi terkait realisasi, tentu sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Pemotongan dana transfer pusat jelas berpengaruh terhadap pembangunan dan terhadap usulan-usulan yang masuk,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat pentingnya skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Takdir berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dan terus aktif menyampaikan kebutuhan yang paling mendesak.
Ia menutup dengan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi yang telah diterima hingga tahap penganggaran, memastikan suara konstituennya tidak tenggelam dalam proses perencanaan pembangunan daerah.(Ks)
