Sumbawa, Kliksumbawa.com- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut diungkapkan juru bicaranya Fraksi PKB, Sri Wahyuni, Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, yang digelar, Rabu (19/11/2025),
Dimana Fraksi ini menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemkab akibat pemangkasan Alokasi Dana Transfer dari pusat sebesar Rp 558,283 miliar.
“APBD harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi anggaran yang menyusut ini. Kami mendorong eksekutif untuk memastikan bahwa 8 program prioritas yang dicanangkan tidak hanya berjalan secara seremonial, tetapi betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegas Sri Wahyuni dalam pernyataannya, Jumat (20/11/2025).
Kebijakan efisiensi pemerintah pusat menyebabkan pendapatan daerah turun drastis sebesar Rp 560,62 miliar (22,82%) dan belanja daerah menyusut Rp 534,62 miliar (21,79%). Di tengah situasi ini, Fraksi PKB mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan fokus pada hal-hal yang mendesak.
Adapun 9 tuntutan dan sorotan strategis Fraksi PKB:
Satu, Penyelamatan Infrastruktur Kritis: Fraksi PKB mendesak perhatian segera untuk sejumlah infrastruktur yang rusak parah dan mengancam isolasi warga, seperti Jembatan Kayu Madu (Desa Labuhan Sumbawa), Jalan SP 1 dan SP 2, serta Jembatan Cinta (penghubung Desa Kalimango dan Desa Baru) yang putus sejak 2022 dan berpotensi menghambat UMKM dan pariwisata.
Dua, Krisis Air Bersih dan Sanitasi: PDAM diminta mengambil langkah strategis mengatasi krisis air bersih, seperti yang terjadi di Desa Labuhan Sumbawa dimana warga tidak mendapat air selama tujuh hari. Fraksi PKB menegaskan bahwa pemenuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Tiga, Darurat Tempat Pembuangan Akhir (TPA): Fraksi PKB mengingatkan ancaman penutupan TPA Raberas dan TPA Lekong oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi standar. Mereka juga mendesak pembangunan TPA di wilayah timur Kabupaten Sumbawa untuk pemerataan pembangunan dan mendukung program nasional seperti penurunan stunting.
Empat, Peningkatan Kualitas SDM Menyambut Investasi: Menyambut operasional PT. Amman di wilayah Elang dan Dodo Rinti, fraksi ini mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Lembaga Latihan Kerja (LLK) guna mencetak tenaga terampil yang siap kerja.
Lima, Transparansi Aset Daerah: Keberadaan tanah seluas 50 hektar yang didanai dari pinjaman dan kini terbengkalai dipertanyakan. Fraksi PKB meminta penjelasan konkret pemerintah mengenai rencana pemanfaatan aset tersebut agar menjadi produktif dan tidak sia-sia.
Enam, Audit Koperasi: Fraksi PKB meminta kejelasan atas sumber anggaran yang dibagikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) oleh Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari, yang baru saja mendapatkan izin pertambangan rakyat. Hal ini untuk mencegah gesekan sosial dan memastikan prinsip kehati-hatian.
Tujuh, Prioritas Jembatan Lito: Pembangunan Jembatan Lito yang rusak diterjang banjir beberapa tahun lalu harus segera diprioritaskan. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat menuju pusat pemerintahan dan perekonomian.
Delapan, Fokus pada Infrastruktur Dasar: Mengingat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Fraksi PKB mendorong agar belanja penataan bangunan yang tidak mendesak untuk ditahan, dan fokus dialihkan ke infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan irigasi.
Sembilan, Kolaborasi untuk Program Strategis Nasional (PSN): Fraksi PKB mendukung penuh kolaborasi antara DPRD dan Pemda untuk memastikan alokasi program strategis nasional (seperti Program Makan Bergizi, Sekolah Garuda, dan PKH) dapat disetujui dan diimplementasikan dengan baik, sesuai tagline “Sumbawa Melesat Bersama PSN”.
Dengan sembilan poin tuntutan ini, Fraksi PKB menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Mereka berharap, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, APBD 2026 dapat dioptimalkan untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak dan menjaga keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, HM Berlian Rayes, S.Ag,. MM.inov, didampingi Wakil Ketua II, Gitta Liesbano, SH,. M.Kn, ini dihadiri oleh Ketua Fraksi PKB: Sri Wahyuni sekaligus Jubir, Sukiman K, S.Pd.I, (Wakil Ketua), Ridwan, SP., M.Si (Sekretaris), Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov (Bendahara). (KS)
