SUMBAWA, Kliksumbawa.com (1 Mei 2026) – Fraksi Partai Gelora Indonesia DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi menyatakan dukungannya terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026.
Meski menyetujui, Fraksi Gelora menyertakan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis agar regulasi tersebut tepat sasaran.
Pandangan umum ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gelora, Abron Ishak, A.Md., dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, Kamis (30/4).Abron menekankan bahwa pemerintah daerah harus adaptif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi.
Berikut adalah poin-poin krusial dari pandangan Fraksi Gelora:
1. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Fraksi Gelora mendorong agar penegakan hukum dalam Ranperda ini bersifat edukatif dan proporsional. Tujuannya bukan sekadar memberi sanksi, melainkan menciptakan iklim sosial-ekonomi yang aman tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
2. Kabupaten Layak Anak (KLA): Lebih dari Sekadar PenghargaanMeski mengapresiasi capaian KLA Pratama 2024, Abron menyoroti masih tingginya angka kekerasan anak, stunting, dan pernikahan dini.Rekomendasi: Penguatan ketahanan keluarga, optimalisasi Forum Anak sebagai agen perubahan, dan digitalisasi sistem pengaduan yang ramah anak.
3. Sorotan Tajam Penyertaan Modal BUMDFraksi Gelora meminta transparansi total mengenai rencana penyertaan modal 2026. Mereka menegaskan pemerintah harus melampirkan analisis Return on Investment (ROI) dan mitigasi risiko.Pesan Utama: “BUMD harus menyumbang PAD, bukan terus-menerus membebani APBD tanpa target kontribusi yang jelas.”
4. Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terkait Ranperda ini, Fraksi Gelora mengingatkan jangan sampai kebijakan menambah beban rakyat kecil.Catatan: Perlu adanya kejelasan roadmap pembangunan IPLT, skema tarif yang adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan infrastruktur pengangkutan lumpur tinja hingga ke tingkat desa.
5. Penataan Perangkat Daerah yang Efisien. Fraksi Gelora mendorong agar restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menjadi ajang pembagian jabatan.
Fraksi Gelora mendorong pemerintah untuk mengurangi birokrasi berbelit, mempercepat transformasi digital (e-government), dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih tugas antar instansi.
Fraksi Gelora menegaskan bahwa Ranperda harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa komitmen implementasi yang kuat, aturan ini hanya akan berakhir sebagai dokumen administratif.
“Fraksi Gelora mendukung lima Ranperda ini demi mewujudkan visi Sumbawa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” pungkasnya. (KS)
