SUMBAWA, Kliksumbawa.com (9 Juli 2026) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti secara tajam efektivitas dan optimalisasi tugas fungsi Satuan Tugas (Satgas) Gas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).
Juru bicara Fraksi yang juga Ketua DPC PKB Sumbawa Sukiman, S.Pd.I menegaskan bahwa Satgas Gas harus segera melakukan langkah konkret di lapangan guna mengatasi sengkarut distribusi gas yang kerap memicu kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat masyarakat bawah.
Fraksi PKB mendesak Satgas Gas untuk segera melakukan pendataan menyeluruh di setiap pangkalan resmi. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah memiliki basis data yang valid mengenai arus distribusi gas di Kabupaten Sumbawa.
“Kami berharap Satgas melakukan pendataan di setiap pangkalan agar memiliki basis data jelas bagaimana distribusi gas yang terjadi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Sukiman.
Dalam sorotannya, Fraksi PKB membeberkan fakta lapangan mengenai adanya ketimpangan distribusi di tingkat pangkalan. Banyak pangkalan yang kedapatan lebih mendahulukan para pengusaha ketimbang masyarakat konsumen rumah tangga.
Secara khusus, PKB meminta Satgas mengantisipasi modus operandi para pengecer ilegal yang memanipulasi identitas demi meraup keuntungan sepihak.
Prioritas Salah Sasaran mestinya adalah Masyarakat umum (rumah tangga) sering kali kehabisan stok karena pangkalan mendahulukan pembeli skala besar.
Satgas diminta jeli dan tegas mengantisipasi oknum-oknum yang mengaku sebagai pelaku UMKM, padahal sebenarnya adalah pengecer.
Praktik penyelewengan ini dinilai menjadi akar penyebab gas elpiji menjadi langka dan harganya melambung tinggi di pasaran. (KS)
