Sumbawa Besar, Kliksumbawa.com (26 September 2025)– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, fraksi PKB melalu juru Bicara Ridwan, S.P., M.Si. menyuarakan sejumlah isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, mulai dari layanan kesehatan, nasib tenaga honorer, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
Salah satu sorotan utama adalah desakan kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan RSUD Sumbawa. PKB menilai, keberadaan rumah sakit daerah yang memadai sangat penting agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang lebih cepat dan layak, tanpa harus menempuh jarak jauh.
Tak hanya soal kesehatan, Fraksi PKB juga menuntut kejelasan nasib tenaga honorer, khususnya mereka yang tidak terakomodir dalam skema PPPK penuh maupun paruh waktu. PKB meminta pemerintah memberikan kepastian dan membuka kembali sistem registrasi bagi honorer yang terkendala sistem online.
“Banyak tenaga honorer gagal daftar bukan karena kelalaian, tapi karena sistem administrasi yang belum sempurna. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” tegas perwakilan Fraksi PKB.
Untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing, PKB juga mendorong revitalisasi sarana dan prasarana di Loka Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa. Hal ini penting agar tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan pendatang dari luar daerah.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PKB meminta agar pembangunan jembatan menuju Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu yang rusak akibat banjir beberapa tahun lalu segera direalisasikan. Mengingat musim hujan akan segera datang, kondisi jembatan yang rusak akan semakin membahayakan masyarakat.
PKB juga menyoroti pentingnya pembangunan pendidikan di daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok (Kecamatan Ropang), dan Kecamatan Orong Telu. Pemerataan pendidikan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia unggul di seluruh wilayah Sumbawa.
Fraksi PKB menekankan bahwa seluruh aspirasi ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran dan program pemerintah daerah ke depan.
“Kesejahteraan dan kemajuan daerah tidak boleh hanya dinikmati sebagian wilayah. Pemerintah harus hadir di semua lini, dari pusat kota hingga pelosok desa,” tutup juru bicara Fraksi PKB. (Ks)
