SUMBAWA,Kliksumbawa.com (17 September 2026)– Sebanyak 700 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menjalani proses profiling atau pemetaan kompetensi dan potensi selama tiga hari, 17 hingga 19 September 2026. Kegiatan ini digagas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa sebagai langkah strategis membangun manajemen talenta yang lebih terukur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa profiling ASN bukan sekadar administrasi kepegawaian rutin. Ia menyebut proses ini sebagai fondasi penting untuk mengetahui secara pasti kapasitas, kompetensi, dan potensi setiap aparatur.
“Jadwalnya hari ini 17 sampai 19 September 2026 dengan jumlah peserta 700 ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Ini menjadi bagian dari upaya kita membangun data kompetensi yang akurat,” jelas Doktor Budi Prasetiyo, Kamis (17/09/2026).
Profiling ASN adalah proses memetakan potensi dan kompetensi seorang aparatur. Yang dilihat bukan hanya jabatan yang sedang diduduki, tetapi juga kemampuan, bakat, serta kapasitas yang dimiliki untuk mendukung penempatan dan pengembangan karier. Dengan kata lain, pemetaan ini menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang memiliki kompetensi apa, dan di posisi mana mereka paling efektif berkontribusi.
Bagi Pemkab Sumbawa, data hasil profiling memiliki nilai strategis. Data ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian, mulai dari pengembangan kompetensi, penempatan aparatur, perencanaan karier, hingga peningkatan kualitas birokrasi secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen talenta ASN yang menuntut pengelolaan aparatur berbasis data, kompetensi, potensi, dan kinerja.
Sekda Budi Prasetiyo menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada pelaksanaan profiling semata. Menurutnya, nilai sesungguhnya terletak pada bagaimana hasil pemetaan itu dimanfaatkan secara nyata.
“Persoalannya bukan berhenti pada pelaksanaan profiling. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil pemetaan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi, penempatan aparatur, perencanaan karier, dan peningkatan kualitas birokrasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pemetaan ini, Pemkab Sumbawa dapat mengetahui ASN mana yang memiliki kompetensi tertentu, siapa yang membutuhkan pengembangan, serta bagaimana potensi aparatur dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Dengan begitu, penempatan ASN tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan data dan kebutuhan riil.
Langkah BKPSDM Kabupaten Sumbawa ini juga menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan penataan struktur. Diperlukan investasi pada manusia—mengenali kemampuan mereka, mengasah potensi, dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Jika hasil profiling ditindaklanjuti secara konsisten, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa berpotensi meningkat signifikan.
Dengan 700 ASN yang dipetakan selama tiga hari, Pemkab Sumbawa telah mengambil langkah awal menuju pengelolaan aparatur yang lebih profesional, transparan, dan berbasis data. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan data tersebut benar-benar hidup dalam kebijakan dan praktik kepegawaian sehari-hari. (ks)
