SUMBAWA,Kliksumbawa.com (8 Oktober 2026) – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menghadiri Diseminasi Hasil Penelitian “Pengkajian Keberadaan Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Hukum Adat” yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bertempat di Aula Universitas Samawa (UNSA), Kamis (08/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rusli Cahyadi, Ph.D., Rektor UNSA beserta jajaran, kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta diseminasi.
Dalam sambutan yang disampaikan Wakil Rektor UNSA, M. Yamin, SE.,M.Si disampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran dalam menjaga agar kebudayaan tetap berada pada koridor yang benar. Ia menegaskan pentingnya menjaga akar budaya yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Ir. H.Syarafuddin Jarot, M.P menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Menurutnya, kajian mengenai masyarakat adat menjadi penting di tengah potensi pembangunan dan investasi yang semakin berkembang di Kabupaten Sumbawa.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terbuka terhadap investasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan tetap menjaga lingkungan, identitas, serta hak-hak masyarakat. Sejalan dengan itu, program Sumbawa Hijau Lestari akan terus dilanjutkan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Lebih lanjut, Bupati berharap hasil penelitian BRIN tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan diskusi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan. Hasil kajian diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Jadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan kebijakan, bukan sekadar dokumen. Kita ingin investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan, identitas, dan hak-hak masyarakat Sumbawa,” pungkasnya. (KS)
